REMBANG - Dalam rangka mewujudkan integrasi data digital menuju tata kelola hukum yang profesional dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menyelenggarakan kegiatan Rekor JDIH Desa Mojowarno dengan JDIH Kabupaten Rembang pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Lantai 4 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang, serta desa-desa perwakilan dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang.

Desa Mojowarno turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui Admin JDIH Desa Mojowarno, Fahrurrohim. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum berbasis digital agar lebih tertata, mudah diakses, dan terintegrasi dengan JDIH Kabupaten Rembang.

Dalam penyampaiannya, Teguh selaku perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

“Pengelolaan JDIH tidak hanya sebatas menyediakan dokumen hukum, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan pemerintah desa dapat terdokumentasi dengan baik, tersusun secara sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Integrasi ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan pelayanan informasi hukum yang transparan dan akuntabel,” ungkap Teguh.

Sementara itu, Muntahar selaku narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan pemaparan terkait aspek teknis pengelolaan dan integrasi data digital. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus didukung dengan pengelolaan data yang tertib, valid, dan berkelanjutan.

“Integrasi data digital membutuhkan kesamaan pemahaman, ketelitian dalam penginputan data, serta komitmen dari setiap admin JDIH. Dengan pengelolaan yang baik, informasi hukum dapat disajikan secara lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat,” jelas Muntahar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Rembang semakin optimal dalam mengelola JDIH, khususnya dalam melakukan dokumentasi, pengarsipan, serta publikasi produk hukum desa secara digital. Integrasi antara JDIH desa dan JDIH kabupaten juga diharapkan mampu menciptakan keseragaman pengelolaan data serta memperkuat keterbukaan informasi hukum di lingkungan pemerintahan.

Bagi Desa Mojowarno, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH desa. Dengan dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi digital, Desa Mojowarno berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan informasi hukum yang tertib dan mudah diakses masyarakat.[R]